DISFUNGSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 1960 (CONTOH KASUS : SENGKETA LAHAN MESUJI)

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang dan Permasalah

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, hasil buminya yang melimpah ruah serta luasnya wilayah negara ini. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat Indonesia masih mengalami berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang mempunyai hak atas tanah, contohnya tuan tanah atau perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), sehingga terjadi jarak pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Akibat adanya kesenjangan sosial ini maka terjadilah konflik-konflik di tengah masyarakat. UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) tahun 1960 yang telah dicetuskan pada masa Soekarno tidak dapat dijalankan dengan baik, terlebih pada era Orde Lama yang dengan pertimbangan sepihak mnciptakan roduk hukum sendiri, seperti UU kehutanan, UU pertambangan, dan lain-lain, yang tidak mau lagi merujuk pada UUPA 1960.

Salah satu konflik perebutan lahan di tengah masyarakat yang bermula dari kesenjangan ekonomi ini terjadi di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kekayaan alam di wilayah ini banyak di keruk oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa memperhatikan masyarakat setempat. Hutan adat habis ditebang dengan menggunakan izin hak guna usaha, hutan masyarakat setiap hari berkurang sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat tiap harinya semakin terjepit.

Penderitaan warga bertambah kerena sejak bulan Januari 2011 perusahaan benar-benar memberhentikan seluruh aktifitas para pekerja buruh harian lepas. Masyarakat mulai resah. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup karena sudah tidak mampu lagi bergantung pada hasil ikan dan menganyam tikar daun purun membuat warga nekat mengambil buah sawit dari lahan plasma yang tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan.[1]

Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan bagaimana latar belakang pembentukan UUPA 1960 pada masa Presiden Soekarno dan apakah terjadi perubahan terhadap kebijakan UUPA 1960 ketika terjadi pergantian rezim kekuasaan. Serta contoh kasus tentang tidak berlakunya cita-cita dalam UUPA 1960 dalam sengketa lahan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun 2011.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

  1. A.    Sekitar Pembentukan UUPA 1960

Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomianya masih bercorak agraria, sehingga tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat penting karena seluruh aktifitas kehidupan manusia tergantung pada tanah. Dalam rangka memakmurkan rakyat secara adil dan merata sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, harus dilaksanakan melalui berbagai bidang, sehingga tercipta sebuah keadaan bahwa melalui penguasaan dan pengunaan tanah yang tersedia, rakyat dapat memenuhi semua kebutuhan dengan memuaskan.[2]

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia merupakan suatu tonggak sejarah sebagai simbol terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Secara yuridis, proklamasi tersebut memiliki makna terputusnya atau tidak berlakunya hukum kolonial dan saat mulai berlakunya hukum nasional, sedangkan secara politis, proklamasi kemerdekaan mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan tersebut memberi arti penting terhadap upaya penyusunan hukum agraria nasional. Pertama dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memutuskan hubungan dengan hukum agraria kolonial sekaligus, yang kedua, bangsa Indonesia berupaya membentuk hukum agraria nasional.

Meskipun demikian, dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta merta pemerintah dapat dengan mudah membentuk hukum agraria nasional, hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terbentuknya hukum agraria yang bersifat nasional. Dengan demikian, guna mencegah adanya kekosongan hukum (reccht vacuum), maka sambil menunggu terbentuknya hukum agraria nasional diberlakukanlah Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 [3], yaitu : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini”.

Dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut, maka segala badan maupun peraturan yang ditetapkan dan merupakan produk kolonial dinyatakan masih tetap berlaku selama hal tersebut belum dicabut, belum diubah atau belum diganti dengan hukum yang baru.

Dasar politik hukum agraria nasional dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut berbentuk perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan di bawah penguasaan negara harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Perjalaanan panjang dalam upaya perancangan UUPA dilakukakan oleh Lima Panitia rancangan, yaitu Panitia Agraria Yogyakarta, Panitia Agraria Jakarta, Panitia Rancangan Soewahjo, Panitia Rancangan Soenarjo, dan Rancangan Sadjarwo.[4]Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan Hukum Agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu : [5]

  1. Menggunakan kebijaksanaan dan penafsiran baru sesuai dengan jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
  2. Penghapusan hak-hak konversi, Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1948 yang mencabut Stb.1918-20. dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950, yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi serta hipotek yangmembebaninya menjadi hapus.
  3. Pengahapusan tanah pertikelir. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, 24 Januari 1958, hak-hak milik partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya hapus, dan tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadai tanah negara. Undang-unang Nomor 1 Tahun 1958 pada hakikatnya merupajan pencabutan hak, dan kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugian telah sesuai.
  4. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Bertujuan agar rakyat tidak lagi dirugikan karena besar dan jumlah sewanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga pada saat itu dan waktunya hanya untuk 1 tahun tanaman.
  5. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah.
  6. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.
  7. Kenaikan Canon dan Cijn. Canon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemgang hak erfacht setiap tahunnya kepada negara, sedangkan cijn adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar.
  8. Larangan dan penyelesaian soal pemakaiantanah tanpa izin.
  9. Peraturan perjanjian bagi hasil.
  10. Peralihan tugas dan wewenang agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960 merupakan peristiwa penting di bidang agraria dan pertanahan di Indonesia. Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut kebijakan-kebijakan pertanahan di era pemerintahan kolonial belanda mulai ditinggalkan. Undang-undang yang disusun di era pemerintahan Presiden Soekarno ini menggantikan Agrarische Wet 1870 yang terkenal dengan prinsip domein verklaringnya (semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/ milik penjajah belanda). UUPA merupakan produk hukum pada era Orde Lama yang menghendaki adanya perubahan dan pembaharuan di bidang agraria dan pertanahan serta menghendaki terwujudnya pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lahirnya UU ini sudah lama dicita-citakan pemerintah yaitu untuk merombak seluruh sistem dan filosofi Agraria di Indonesia.

Makna Undang-Undang pokok Agraria ini sangat penting, terutama menyangkut pemanfaatan hutan cadangan yang sebagian besar belum dikuasai. Salah satu hal yang penting dalam UUPA ialah pengakuan terhadap berlakunya hukum adat terhadap tanah yang disebutkan bahwa sepanjang masih ada dan berlaku, dengan kewajiban agar melepaskan haknya atas tanah tersebut apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum,kepentingan pemerintah atau kepentingan pembangunan. Namun yang jelas sekarang bahwa UUPA adalah sebagai perwujudan dari pada ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 B.     Konflik Agraria “Sengketa Lahan di Mesuji” Manifestasi Penyelewengan UUPA 1960

 

Awal Desember 2011, publik Indonesia disentakkan dengan pengaduan perwakilan masyarakat beberapa desa di Mesuji Lampung kepada wakil rakyat di DPR RI. Mereka mengadukan peristiwa pembunuhan sekitar 30 orang masyarakat desa di sekitar perkebunan sawit di Kabupaten Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan. Peristiwa itu terjadi antara 2009-2011. Wakil masyarakat menyingkap tabir kejahatan perusahaan-perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada masyarakat disekitar perkebunan kelapa sawit. Pertama, kasus pembunuhan warga Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dalam konflik tanah antara masyarakat dengan PT Sumber Wangi Alam, kedua, kasus penembakan warga Desa Kagungan Dalam, Sri Tanjung, dan Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara, dalam konflik tanah antara masyarakat dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo, dan ketiga, terbunuhnya seorang warga dalam konflik tanah di Register 45 Sungai Buaya Lampung antara masyarakat Kampung Talang Batu, Talang Gunung dan Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Lampung dengan PT. Silva Inhutani.[6]

Ketiga kasus diatas tergolong pelanggaran HAM yang dilandasi perampasan tanah masyarakat untuk perkebunan sawit yang terjadi disekitar tahun 1990-an. Pemerintah menyetujui permohonan-permohonan ijin pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri yang diajukan perusahaan-perusahaan itu. Kemudahan memperoleh ijin lokasi bagi kedua perkebunan sawit dan ijin pengusahaan hutan tanaman industri untuk PT. Silva Inhutani menjadi permulaan konflik agraria ini.

Akar Konflik: Penggunaan dan Penyalahgunaan Kewenangan

Di masa Orde Baru, terutama disekitar tahun 1980-1997, pemerintah banyak memberikan ijin-ijin lokasi dan pengusahaan hutan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pengusahaan hutan. Dari hasil investigasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), diketahui bahwa PT. Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) mendapatkan ijin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI pada 1994 untuk tanah seluas 10.000 hektar untuk kebun inti dan 5000 hektar untuk kebun plasma. PT. BSMI lalu memperluas areal kebun sawitnya 2.455 hektar diluar ijin yang dikeluarkan BPN. Ijin pengusahaan hutan juga dikeluarkan Menteri Kehutanan untuk PT. Silva Inhutani pada 1991 diatas tanah seluas 32.600 hektar. Sementara PT. Sumber Wangi Alam, diduga mengambil alih tanah masyarakat Desa Sungai Sodong seluas 1533 hektar untuk perkebunan sawit.[7]

Pemberian ijin-ijin untuk perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan penduduk desa yang terlebih dahulu ada diatas tanah-tanah tersebut. Masyarakat tak dimintai persetujuan atas keluarnya perijinan tersebut. Pemicu konflik agraria di areal HTI Register 45 Sungai Buaya adalah karena pemerintah telah memperluas luas kawasan hutan dimana sebagian tanah itu merupakan tanah adat. Tuntutan penduduk Desa Gunung Batu untuk pengembalian tanah yang diambil alih perusahaan seluas 7.000 hektar, hanya dikabulkan pemerintah seluas 2.300 hektar untuk kemudian di enclave dari kawasan HTI. Ironisnya, pihak perusahaan dan aparat menuduh penduduk desa itu di tuduh sebagai perambah.[8]

Perampasan tanah oleh pemerintah dan perusahaan perkebunan, membuat penduduk yang menyebut dirinya sebagai masyarakat adat, terusir dari tempat tinggalnya. Padahal, bagi mereka tanah adalah syarat keberlanjutan kehidupannya. Karena itu, mereka kembali menuntut pengembalian tanah-tanah adat khususnya setelah masa reformasi 1998. Sayangnya, penuntutan kembali hak-hak atas tanah oleh masyarakat adat ini direspon secara represif oleh aparat Negara dan perusahaan.

Kasus Mesuji memperlihatkan betapa mudahnya tanah-tanah masyarakat beralih menjadi penguasaan perkebunan besar. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, penduduk desa pedalaman, mengalami penyingkiran melalui penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan dalam memberikan konsesi dan mengunakan aparatus represifnya. Penyingkiran rakyat dari tanah model Mesuji ini adalah salah satu bentuk saja dari bentuk-bentuk penyingkiran lainnya. Hall, Hirsch, dan Li (2011), dalam bukunya Powers of Exclusion mengidentifikasi beberapa bentuk eksklusi (penyingkiran) masyarakat dari akses terhadap tanah atas tindakan para aktor yang berkuasa. Keenam bentuk eksklusi itu adalah: (1) regularisasi akses terhadap tanah melalui program sertifikasi tanah, formalisasi, dan pemindahan masyarakat, (2) ekspansi ruang dan upaya intensifikasi untuk mengkonservasi hutan melalui pembatasan pertanian, (3) datangnya tanaman-tanaman baru secara massif, cepat, dan terjadinya konversi tanah-tanah untuk produksi tanaman sejenis (monocropped), (4) konversi lahan untuk penggunaan diluar sektor agraris, (5) proses perubahan kelas agraria pada skala desa tertentu, dan (6) mobilisasi kolektif untuk mempertahankan atau menuntut akses tanah dengan mengorbankan pengguna tanah lain atau penggunaan tanah lainnya.[9]

Kelapa sawit, menjadi komoditas monokultur andalan Indonesia selama duapuluh tahun terakhir. Keuntungan besar dan orientasi ekspor komoditas ini membuat pemerintah mendorong investasi besar-besaran perkebunan kelapa sawit. Terjadilah pembukaan tanah dan hutan besar-besaran khususnya di wilayah Sumatera. Kebijakan pemerintah yang pro investasi, mengakibatkan tercerabutnya hak-hak rakyat atas tanah. Rakyat tersingkir dari ruang hidupnya. Pemerintah menggunakan hukum negara secara membabi buta sebagai alat pelegitimasi perampasan tanah, dan menegasikan hukum lokal yang telah ada. Perusahaan, memanfaatkan perijinan tersebut untuk memperluas areal pengusahaan kelapa sawit.

Dalam kasus Mesuji, pemerintah sebenarnya telah mengetahui bahwa ada hak-hak penduduk di atas tanah yang disengketakan itu. Ini terlihat, misalnya dari kewajiban yang harus dilakukan perusahaan kepada mereka yang tinggal disekitar perkebunan. Dalam SK yang dikeluarkan, Menteri Kehutanan mewajibkan PT. Silva Inhutani memberikan ijin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya yang berada dalam wilayah kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, madu, sagu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumput-rumputan, bambu, kulit kayu, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tetapi niat ini sudah didahului dengan penyalahgunaan kewenangan berupa penyerahan tanah-tanah rakyat kepada perusahaan dengan Surat Keputusan pemberian ijin.

Mesuji adalah contoh dari bagaimana kewenangan pemerintahan digunakan dan disalahgunakan untuk pengembangan perusahaan-perusahaan kapitalis raksasa. Secara umum kita menyaksikan tak henti-hentinya bagaimana perampasan tanah itu dibenarkan melalui proses yang saya istilahkan negaraisasi tanah-tanah rakyat, yakni tanah rakyat dimasukkan dalam kategori sebagai “tanah negara”, lalu atas dasar definisi “tanah negara” itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan, memberi konsesi untuk badan-badan usaha produksi raksasa. Konflik agraria di Mesuji adalah bagian kecil dari ribuan konflik agraria nasional. Setelah mencuatnya kasus Mesuji, berturut-turut konflik agraria bermunculan ke permukaan. Selama ini, belum ada penyelesaian menyeluruh mengenai konflik-konflik agraria ini.

Kuatnya struktur dominasi yang dibangun pemerintah kolonial Belanda antara lain tampak pada sejumlah aturan agraria yang masih langgeng. Bahkan, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 persoalan agraria hingga terciptalah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tidak serta-merta terselesaikan secara signifikan Kemerdekaan politik itu tampaknya tidak membawa dampak nyata bagi masyarakat dalam penuntasan kasus-kasus pertanahan. Malahan yang terjadi justru makin banyaknya sengketa tanah yang belum terselesaikan dari waktu ke waktu. Warisan kolonial dalam persoalan agraria bukan saja tampak dari peraturan agraria yang masih berbau hukum kolonial, tapi juga dalam cara-cara kolonial yang sudah terlanjur terstrukturasi dalam penanganan persoalan pertanahan hingga kini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), misalnya, mencatat bahwa pendekatan kekerasan dan teror masih sering dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria.

BAB III
PENUTUP

Pada saat ini, di Indonesia sedang berlaku sistem neoliberalisme. Pada level ekonomi berlaku sistem ekonomi liberal. Sedangkan pada level politik berlaku sistim demokrasi liberal. Dalam kebijakan ekonomi, neoliberalisme dapat disederhanakan sebagai berikut: perdagangan bebas barang dan jasa; kebebasan bagi sirkulasi kapital; dan kebebasan berinvestasi. Pada level politik, demokrasi liberal mengarahkan institusi politik untuk bekerja sesuai dengan tuntutan liberalisme ekonomi.

Hal ini terjadi pula pada lapangan agraria: penggunaan tanah sekedar untuk kepentingan pemilik modal. Ini juga yang terjadi pada jaman kolonial: penerbitan Undang–Undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. UU tersebut memberi peluang sebesar-besarnya kepada modal swasta, baik Belanda maupun negara asing lainnya, dalam memanfaatkan tanah untuk kepentingan industri (onderneming) perkebunan. Dikeluarkanlah hak penguasaan tanah kepada pihak swasta: hak sewa, hak erfprach dan hak egindom.

Pada tanggal 17 Agustus 1960, Bung Karno telah mengumumkan sebuah rencana sangat penting: pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Katanya, seraya menegaskan, UUPA ini akan merombak hak atas tanah dan penggunaan tanah, agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara, dan khususnya taraf hidup kaum tani meninggi, dan taraf hidup seluruh rakyat jelata dapat meningkat. Lalu, sebulan kemudian, tepatnya 24 September 1960, Bung Karno telah mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Salah satu prinsip dari UUPA ini adalah bahwa tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan modal asing terhadap rakyat Indonesia. Karena itu, dalam ketentuan UUPA 1960, telah ditegaskan keharusan untuk menghapus semua ‘hak eigendom’, hukum agraria buatan kolonial, ‘domeinverklaring’, dan bentuk-bentuk penghisapan lainnya.

Revolusi nasional 1945 mengakhiri sistim agraria berbau kolonial itu. Ini nampak jelas pada semangat pasal 33 UUD 1945. Esensi dari pasal 33 UUD 1945 adalah pengakuan atas kedaulatan rakyat atas kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Implementasi konkret pasal 33 UUD 1945 ini di lapangan agraria adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. UUPA 1960 menegaskan tanah tidak bisa sebagai alat penghisapan. Selain itu, UUPA 1960 juga menghapus dominasi atau hak istimewa swasta dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Sayangnya, UUPA tidak pernah dijalankan dengan konsisten. Begitu rezim orde baru berkuasa, sistim agraria nasional seakan kembali ke model kolonialistik. Dan, sistim agraria berbau kolonial ini terus berlanjut hingga sekarang. Sekalipun hal itu bertentangan dengan semangat revolusi nasional dan UUD 1945. Rezim SBY sekarang menganut politik agraria kolonialistik. Mereka tak ubahnya dengan para Gubernur Jenderal di jaman kolonial. Sedangkan para kepala daerah tak ada bedanya dengan Gubernemen di jaman kolonial. Mereka bekerja untuk melayani kepentingan pemilik modal. Begitu pula dengan aparatus negara lainnya, termasuk kepolisian dan Badan Pertanahan (BPN).

Masalah ketimpangan dan konflik agraria yang terus mengemuka hingga kini merupakan warisan dari serangkaian politik agraria yang pernah diterapkan di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga Indonesia merdeka di bawah Orde Baru. Ketika Orde Baru berkuasa, rezim yang mengklaim dirinya sebagai antitesis Orde Lama ini menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, di mana investasi modal menjadi motor penggerak utamanya. Pondasi ideologi populis yang dipancangkan pemerintahan Sukarno dibongkar dan diganti dengan gagasan-gagasan kapitalisme. Implikasinya, segala upaya yang telah dirintis pemerintahan Sukarno untuk meletakkan reforma agraria sebagai basis pembangunan tidak diberi ruang hidup

Kelahiran UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA pada masa Presiden Soekarno, tidak mampu dijalankan dengan baik oleh rezim selanjutnya. Jika diperlihatkan dengan jelas dalam UUPA 1960, cita-cita luhur bagi kehidupan warga negara khusunya para petani telah dicanangkan. Hendaknya setelah pemerintahan Soekarno berakhir, rezim selanjutnya dapat melaksanakan dengan konsekuen segela bentuk tujuan dari dikeluarkannya UUPA 1960.

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Hall, Derek, et.al., “Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, (National University of Singapore Press, Singapore, 2011)

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. (Jakarta: Djambatan, 1999).

Santoso, Urip, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Edisi Pertama, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana 2005).

Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: Pewarta, 2007).

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Hukum Dasar (Konstitusi) Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Soekarno.

INTERNET

Setiawan, Eko, dkk., Pengaruh Konflik Perebutan Lahan Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2012, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2012, (online), (http://fkip.unila.ac.id/, dikunjungi 18 November 2012).

Berita Utama Harian Suara Merdeka, Tragedi Mesuji Puncak Gunung Es Derita Petani, (online), (http://suaramerdeka.com/, dikunjungi 18 November 2012).


[1] Eko, Setiawan, dkk.,” Pengaruh Konflik Perebutan Lahan Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Tahun 2012”, Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2012, (online), (http://fkip.unila.ac.id/, dikunjungi 18 November 2012).

[2] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya. (Jakarta:Djambatan 1999), hlm. 3.

[3] Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Hukum Dasar (Konstitusi) Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin oleh Soekarno.

[4] Boedi Harosno, ibid.,hlm. 125.

[5] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Edisi Pertama, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 36.

[6] Berita Utama Harian Suara Merdeka, “ Tragedi Mesuji Puncak Gunung Es Derita Petani, (online), (http://suaramerdeka.com/, dikunjungi 18 November 2012).

[8]  Sidiq, ibid.,

[9]  Hall, et.al., “Powers of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia, (National University of Singapore Press, Singapore, 2011) hlm.  4-5.

Satu pemikiran pada “DISFUNGSI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 1960 (CONTOH KASUS : SENGKETA LAHAN MESUJI)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s